Opini : Eksistensi dan Revitalisasi Internal Kontrol Pemerintahan Daerah Melalui Inspektorat Daerah

Opini : Eksistensi dan Revitalisasi Internal Kontrol Pemerintahan Daerah Melalui Inspektorat Daerah

490
SHARE

 

Taufik Hidayat*

 Inspektorat Daerah adalah salah Satu Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi maupun dalam lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan internal dalam lingkup pemerintahan yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, secara faktual eksistensi dan kiprah unit pengawasan internal tersebut tidak dapat berjalan secara optimal disebabkan karena adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Menurut hemat penulis, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah daerah, yakni hambatan internal maupun hambatan secara eksternal. Hambatan secara internal kelembagaan yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia aparatur dan kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam melakukan operasionalisasi kelembagaan. Sementara itu, tantangan secara eksternal dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan dari Inspektorat Daerah yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan intervensi politik yang cukup tinggi terhadap eksistensi aparatur dalam Inspektorat Daerah.

Kendali politik yang cukup tinggi dalam kiprah Inspektorat Daerah melahirkan hasil auditing dan pengawasan serta pembinaan yang dihasilkan oleh Inspektorat tidak dapat maksimal. Keberadaan unit pengawasan internal pemerintah menjadi rancu disebabkan karena kedudukan dan eselonisasi dari Inspektorat Daerah yang diposisikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga teknis daerah serta lembaga pembantu (auxiliary) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai hubungan sejajar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain yang berada dalam lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Oleh karena itu, memaksimalkan peran dan tugas dari Inspektorat Daerah menjadi sebuah cita-cita dan visi yang sangat jauh untuk dapat terwujud karena adanya kelemahan Inspektorat Daerah secara internal dan eksternal yang tidak menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pengawas internal pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan mengamati beberapa fenomena dan permasalahan yang ada perlu ada upaya untuk melakukan revitalisasi, akselerasi terhadap eksistensi internal control pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta terwujudnya  indikator good governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan yang akuntabel dimata publik, diperlukan sebuah strategi yang mumpuni dalam membentuk sebuah unit pengawas internal pemerintah daerah, yakni diperlukan revisi terhadap kedudukan hukum Inspektorat Daerah, meninjau secara kritis struktur dan bagan alur Inspektorat Daerah.

Selain itu, dukungan terhadap sumber daya manusia aparatur, auditor dan kesekretariatan sebagai supporting system, selain itu dukungan sumber daya keuangan untuk operasionalisasi tugas-tugas auditor dan pengawas agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Inspektorat. Hal lain yang perlu direformasi adalah aparatur yang mengisi kelembagaan Inspektorat yakni tidak hanya berasal dari PNS daerah tetapi juga perlu rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK.

Oleh karenanya, pengisian terhadap jabatan-jabatan fungsional dan struktural dikelembagaan Inspektorat pun bisa diisi oleh non PNS yang mempunyai latar belakang profesional, berkompeten serta mempunyai integritas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, kelembagaan bisa diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang handal dibidang auditor dalam rangka untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Disisi lain, setelah payung hukum, dukungan sumber daya manusia dan anggaran, serta tata kerja dan struktur yang baik, kurangnya intervensi politik (eksekutif-legislatif) dalam desain kelembagaan unit pengawas internal, selain hal tersebut, ada hal yang sangat urgen yang juga perlu untuk diperbaiki yakni hubungan antara unit pengawas internal (Inspektorat daerah) dengan masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat umum di daerah itu sendiri, dalam mengelola pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik khususnya dibidang pelayanan publik, dengan desain internal control pemerintah daerah tersebut akan menghasilkan derajat akuntabilitas yang semakin tinggi di mata publik.  Sehingga Inspektorat daerah tidak hanya bertanggung jawab secara upward accountability namun dapat pula bertanggung jawab secara downward accountability.

 

Taufik Hidayat : Peneliti Kebijakan Publik di Public Policy Network (Polinet) & Mahasiswa Magister Administrasi Publik
Unismuh Makassar

Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY